Tingginya minat masyarakat Aceh untuk menunaikan ibadah haji belum bisa diakomodir akibat masih belum bertambahnya kuota haji yang diperoleh. Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI menggelar pertemuan dengan Gubernur Aceh yang diwakili Asisten II Sekda Aceh H. Azhari Hasan dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Syahrul Badruddin, Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Kadis Sosial Aceh, Kepala BPBD Aceh, Kabiro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Ketua Bazda Aceh, Tim pendamping dari mitra Komisi VIII DPR RI serta tokoh masyarakat di Kantor Gubernur Aceh, Senin (2/5/2016).

Menjawab hal tersebut, Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI H.D. Sodik Mudjahid dalam sambutannya menegaskan setelah melalui rapat-rapat kerja dengan jajaran Kemenag dan pihak terkait akan ada banyak peningkatan pelayanan yang diberikan kepada semua jemaah haji tahun 2016 ini.

"Antara lain memberikan jatah makan 24 kali selama di Mekkah dibandingkan tahun 2015 lalu hanya 15 kali. Menambah layanan bis shalawat dengan rasio 91 persen dari jumlah jemaah dibandingkan tahun lalu hanya sebanyak 80 persen," ungkap politisi Gerindra ini.

Pihak penyelenggara haji juga akan menambah frekuensi manasik haji sesuai dengan aspirasi masyarakat (jemaah) serta peningkatan kualitas pelayanan bis antar kota agar tidak terulang lagi kasus bis mogok.

Yang tak kalah pentingnya, politisi Dapil Jabar I ini mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR baru saja merampungkan pembahasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tahun 1437 H/2016 M dengan hasil penurunan BPIH senilai 132 dollar (dari 2.717 dollar menjadi 2.585 dollar) atau dalam rupiah setara Rp. 34.641.304.

"Untuk tahun ini BPIH 2016 akan diumumkan dalam mata uang rupiah sehingga masyarakat (Jemaah-red) mendapatkan kepastian dalam pelunasannya. Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama RI sepakat BPIH hanya dipatok dalam mata uang rupiah dan Saudi Arabi Riyal (SAR)," papar Sodik.

Sementara itu Kakanwil Kemenag Aceh, HM, Daud Pakeh tetap berharap memperoleh penambahan kuota haji untuk Aceh, mengingat bahwa waiting list (daftar tunggu-red) haji Aceh saat ini mencapai sekitar 24 tahun.

"Kuota haji Aceh saat ini hanya sekitar 31 ribu jamaah, sementara normalnya dulu mencapai 38 ribu sehingga potensi penumpukan daftar tunggu jamaah kian membengkak," ujar Daud.

Masalah lainnya adalah faktor usia lanjut dari mayoritas pendaftar calon jemaah haji di Aceh menjadi sangat riskan dari sisi fisik (tingkat kesehatan) maupun pemahamannya tentang manasik haji.

"Karena sudah usia lanjut maka diperlukan penanganan khusus dan butuh pendampingan dari petugas haji yang lebih muda, bahkan mereka kerap kesulitan memahami manasik haji," terang Daud Pakeh.

Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengakui untuk tahun 2016 ini belum bisa memperoleh tambahan kuota haji, walaupun segala upaya pendekatan terhadap pemerintah Arab Saudi sangat intens dilakukan.

"Komisi VIII DPR bahkan mengundang Dubes Indonesia untuk Arab Saudi untuk membantu proses lobi penambahan kuota, namun hasilnya belum menggembirakan dan kita masih harus bersabar," jelas Sodik.

Usai pertemuan dengan Perwakilan Gubernur Aceh dan jajaran SKPD, Komisi VIII DPR RI secara simbolis menyerahkan bantuan dari Kemenag RI senilai Rp 3,5 miliar, Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) Provinsi Aceh dari Kemensos RI senilai Rp 1,3 miliar untuk 387 orang dan Dana Dekonsentrasi Kemen PP dan PA untuk Provinsi Aceh senilai Rp 616 juta.

Ikut dalam kunjungan kerja kali ini adalah Ketua Tim Sodik Mudjahid (Wakil Ketua-Gerindra), Ledia Hanifa Amaliah (Wakil Ketua-PKS), Firmandez (Golkar), Agus Susanto (PDIP), Alfian Reziani (PDIP), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra), Mhd. Asli Haidir (PAN), Kuswiyanto (PAN), Maman Imanul Haq (PKB), Iskan Qolba Lubis (PKS), Achmad Fauzan Harun (PPP), dan Choirul Muna (Nasdem). (oji) foto : odjie/mr.